Lazimnya dalam masa transisi, pemerintahan sebelumnya akan melakukan harmonisasi dengan penerusnya dan jarang menggiatkan pembangunan. Tanggapan saya terhadap berita yang berjudul 'Kebut Proyek IKN Dianggap Sinyal Jokowi Ragukan Komitmen Penerusnya' adalah sebagai berikut. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo seharusnya memperhatikan dengan seksama proyek-proyek besar seperti proyek IKN (Indonesia Knowledge Network). Hal ini dikarenakan proyek-proyek tersebut tidak hanya menjadi legacy bagi pemerintahan yang bersangkutan, tetapi juga dapat membuka peluang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang luas bagi negara. Jika pemerintah terburu-buru dalam melaksanakan proyek-proyek besar tanpa memperhitungkan dampaknya, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen penerusnya. Selain itu, keputusan untuk mempercepat pelaksanaan proyek IKN juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek tersebut. Sebagai pihak yang berkompeten, pemerintah seharusnya mempertimbangkan segala risiko dan implikasi dari setiap langkah yang diambil, termasuk dalam hal percepatan proyek-proyek besar. Komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, tanpa melupakan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Dengan demikian, saya berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang bijaksana dalam mengelola proyek-proyek besar seperti proyek IKN, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menimbulkan keraguan terhadap komitmen dan integritas pemerintahan yang ada. Disiplin, transparansi, dan keterbukaan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil, demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.