Nawawi menyatakan tidak setuju jika Ali Fikri disebut dicopot dari jabatan Jubir. Sebab, ia menduduki jabatan itu sebagai pelaksana tugas (Plt). Pergantian juru bicara penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh pimpinan KPK bertujuan untuk melakukan penyegaran di dalam struktur organisasi. Penyegaran tersebut merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Dengan adanya pergantian tersebut diharapkan KPK dapat semakin aktif dan proaktif dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK harus terus melakukan peningkatan kinerja dan penguatan di berbagai aspek, termasuk di bidang penindakan. Pergantian juru bicara penindakan merupakan langkah yang wajar dilakukan dalam rangka penyegaran dan penyempurnaan sistem kerja di KPK. Hal ini sejalan dengan upaya KPK untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memperkuat daya deterrence terhadap para pelaku korupsi. Namun, di sisi lain, pergantian juru bicara penindakan juga menunjukkan adanya dinamika internal di KPK yang mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut. Penting bagi KPK untuk memastikan bahwa pergantian tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan pertimbangan yang matang, agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja KPK. Selain itu, diharapkan juga bahwa pergantian juru bicara penindakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap proses penegakan hukum kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Kekontinuitasan dan kestabilan dalam penanganan kasus korupsi sangat penting untuk memastikan bahwa tindak korupsi dapat diungkap dan pelakunya diadili sesuai hukum. Oleh karena itu, KPK perlu memastikan bahwa setiap pergantian di internal organisasi tidak mengganggu kelancaran kerja tim penindakan dan tidak mempengaruhi integritas penyelidikan dan penuntutan yang sedang berjalan. Secara keseluruhan, pergantian juru bicara penindakan KPK merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi yang perlu dilakukan secara berkala. Namun, KPK juga perlu memastikan bahwa pergantian tersebut dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak mengganggu kelancaran kerja penegakan hukum di lembaga tersebut. Dengan demikian, KPK dapat terus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi di mata masyarakat Indonesia.