Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi ABRI dikritik. Pernyataan itu dinilai salah dan keliru. Sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia, Panglima TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pernyataan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI haruslah memperhatikan dampak dan implikasi yang mungkin timbul dari pernyataan tersebut. Dalam kasus ini, kritik yang diterima oleh Panglima TNI setelah mengumumkan rencana untuk membuat ABRI menjadi multifungsi tentu harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Panglima TNI. Pernyataan mengenai rencana multifungsi ABRI sebaiknya tidak hanya dipandang dari sudut pandang internal, tetapi juga eksternal. Dampak dari perubahan status ABRI dapat memengaruhi citra TNI di mata masyarakat dan juga di level internasional. Kritik dan reaksi negatif yang muncul setelah pengumuman tersebut menunjukkan bahwa ada kekhawatiran yang perlu dipertimbangkan dengan matang oleh Panglima TNI. Selain itu, perlu adanya komunikasi yang jelas dan terbuka antara Panglima TNI dengan publik mengenai rencana multifungsi ABRI ini. Penjelasan yang lebih detail dan komprehensif dapat membantu mengurangi kebingungan dan ketidakpastian yang muncul di tengah masyarakat. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Panglima TNI perlu mendengarkan kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak dan memperhatikan masukan yang konstruktif untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih dapat diterima oleh masyarakat. Dengan mendengarkan dan merespons kritik tersebut, Panglima TNI dapat memperkuat legitimasi dan otoritas institusi TNI di mata masyarakat. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara, TNI harus senantiasa memperhatikan peran dan fungsinya secara cermat. Pernyataan atau kebijakan yang diambil haruslah selaras dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam menghadapi kritik, Panglima TNI dan jajaran pimpinan TNI lainnya juga sebaiknya melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki kebijakan yang telah diumumkan. Dengan demikian, penting bagi Panglima TNI dan jajaran pimpinan TNI untuk merespons kritik tersebut dengan bijak dan menjadikannya sebagai pembelajaran bagi nunjuklan kebijakan yang lebih arif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Transparansi, komunikasi yang baik, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak akan membantu membangun kepercayaan dan legitimasi TNI di mata masyarakat.