Rita Widyasari merupakan terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara. Tindakan KPK yang berhasil menyita 72 mobil dan uang sebesar Rp 8,7 miliar terkait kasus Rita Widyasari merupakan langkah yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tetap tegas dalam menindak korupsi di Indonesia, tanpa pandang bulu siapapun pelakunya. Tindakan ini juga memberikan sinyal kuat kepada para pejabat publik bahwa mereka tidak bisa sembarangan melakukan tindakan korupsi tanpa konsekuensi yang berat. Rita Widyasari sendiri merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang kini sudah dijerat kasus korupsi oleh KPK. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus dilakukan dan tidak kenal kompromi. Hal ini sekaligus memberikan contoh bagi para pejabat yang masih terlibat dalam praktik korupsi untuk bertaubat dan menghentikan tindakan mereka. Selain itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK juga memperlihatkan bahwa tidak ada tempat bagi pejabat yang korup di negara ini. KPK harus terus diberikan dukungan untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan tegas agar masyarakat dapat menaruh kepercayaan penuh kepada lembaga ini. Dengan adanya penindakan ini, diharapkan akan memberikan efek jera kepada para pejabat yang masih melakukan tindakan korupsi. Keberanian KPK dalam mengungkap dan menindak tegas kasus korupsi seperti ini, seharusnya menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak segan-segan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Tindakan tegas seperti ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pihak yang masih berpikir untuk melakukan tindakan korupsi di masa mendatang. Dengan demikian, langkah KPK dalam menyita aset yang terkait dengan kasus Rita Widyasari menjadi bukti nyata bahwa korupsi harus diberantas dari akar-akarnya. Semua pihak, terutama pejabat publik, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak boleh lepas dari hukuman jika terlibat dalam praktik korupsi. Semoga dengan adanya penindakan ini, tindakan korupsi dapat semakin ditekan dan Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari korupsi.