Kapolda Jateng yang kini berproses jadi Irjen Kemendag menuai pertanyaan. Tak adakah warga sipil yang mampu mengemban tugas itu? Saya mendapat kesan yang cukup menarik dari berita tersebut. Perubahan posisi Kapolda Jateng yang menjadi Irjen di Kementerian Perdagangan merupakan hal yang lumrah dalam dunia birokrasi. Namun, pernyataan dari Indonesia Police Watch (IPW) yang mengungkapkan keraguan atas kemampuan sipil untuk menjabat posisi tersebut menarik perhatian saya. Sebagai warga negara yang menginginkan praktik birokrasi yang transparan dan akuntabel, saya berharap bahwa pemilihan pejabat di tingkat tinggi, terutama di instansi pemerintahan, didasari oleh kompetensi dan integritas yang tinggi, bukan atas dasar kedekatan personal atau kepentingan politik semata. Meskipun menjadi Kapolda merupakan posisi yang berada di bawah angkasa kepolisian, namun kemampuan seorang sipil untuk menjabat posisi Irjen di Kementerian Perdagangan tidak boleh diragukan begitu saja. Saya berpendapat bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan potensi untuk memegang jabatan penting di pemerintahan asalkan mereka memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi. Jika memang tidak ada sipil yang dianggap mampu untuk menjabat posisi tersebut, maka saya berharap pemerintah dapat memberikan pelatihan dan fasilitas yang dibutuhkan agar mereka dapat bersaing dengan baik dengan calon-calon lainnya. Pernyataan dari IPW ini seakan menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi negatif terhadap kemampuan sipil dalam mengelola instansi pemerintahan. Hal ini sebaiknya dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem seleksi dan penempatan pejabat, agar tidak terjadi diskriminasi atas dasar latar belakang profesi seseorang. Sebagai masyarakat, kita perlu terus mengawal dan mengkritisi proses pemilihan pejabat agar terjaga kualitas dan kredibilitasnya. Dengan demikian, perlakuan yang adil dan transparan dalam penunjukkan pejabat di instansi pemerintahan dapat dijamin, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang profesi atau kedekatan personal. Semua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dan membuktikan kemampuan serta dedikasinya dalam menjalankan tugas-tugas negara dengan sebaik-baiknya. Saya berharap bahwa pemerintah akan mengambil langkah yang bijak dalam menanggapi permasalahan ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan profesional.