Vonis penjara terdakwa kasus korupsi, eks Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, diperberat dari satu tahun, menjadi enam tahun penjara. Saya menganggap bahwa perberatan hukuman terhadap eks bupati Samosir menjadi 6 tahun penjara adalah suatu langkah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dengan adanya pembaharuan hukuman ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan tindakan korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan yang dilakukan oleh eks bupati Samosir harus dijadikan contoh bagi pejabat lainnya bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Selain itu, perberatan hukuman ini juga menjadi bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Dengan memberikan hukuman yang lebih berat, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan sistem hukum. Namun demikian, tidak hanya cukup memberikan hukuman yang berat, tetapi juga dibutuhkan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang. Peningkatan pengawasan, transparansi, serta pembinaan moralitas dan etika para pejabat publik juga perlu ditingkatkan guna mengurangi potensi terjadinya tindakan korupsi. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum dan lembaga anti korupsi juga sangat penting untuk memberantas tindakan korupsi dalam segala bentuknya. Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, maka diharapkan tindakan korupsi dapat diminimalisir dan akhirnya bisa dihilangkan dari Indonesia.