Mendagri angkat bicara soal temuan BPK terkait perjalanan dinas fiktif yang dilakukan Kemendagri sebesar Rp 2,4 juta. Tanggapan saya terhadap berita ini sangat prihatin. Sebagai seorang pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, perbuatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus ditindak tegas. Tindakan perjalanan dinas fiktif ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada para pejabat untuk mengelola negara dengan baik. Mendagri sebagai kepala instansi yang terlibat dalam kasus ini perlu memberikan klarifikasi yang jelas dan transparan kepada publik. Keterbukaan informasi sangat penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Mendagri juga perlu menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak akan ditoleransi dan akan ada sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Selain itu, BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara juga perlu terus melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Kasus ini seharusnya menjadi cambuk bagi semua instansi pemerintah untuk lebih tertib dalam pengelolaan keuangan negara dan mencegah terjadinya penyelewengan dalam bentuk apapun. Sebagai warga negara, kita juga perlu turut serta dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Kita tidak boleh diam dan pasrah terhadap prilaku koruptif yang telah merugikan negara dan masyarakat. Sikap proaktif dalam memerangi korupsi harus terus digelorakan agar Indonesia bisa menjadi negara yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Diharapkan bahwa kasus ini dapat menjadi momentum perbaikan bagi sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Penanganan kasus korupsi harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa pandang bulu. Semua pihak termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat harus bekerja sama dalam memberantas korupsi demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.