Ponsel dan tas Hasto Kristiyanto disita KPK dari tangan ajudannya, saat Hasto tengah diperiksa terkait perkara Harun Masiku, Senin (10/6/2024). Berita yang berjudul 'KPK Sita Ponsel dan Tas Hasto dari Tangan Ajudan' merupakan hal yang patut disayangkan karena menunjukkan adanya dugaan keterlibatan atau keterkaitan seseorang yang memiliki posisi penting dalam politik dengan kasus korupsi. Dalam hal ini, Hasto Kristiyanto adalah Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Penyitaan ponsel dan tas dari tangan ajudan Hasto Kristiyanto oleh KPK menunjukkan adanya indikasi bahwa kasus korupsi tersebut dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Hasto, meskipun belum ada kepastian mengenai keterlibatan langsung dari Hasto dalam kasus tersebut. Keberadaan ponsel dan tas yang disita oleh KPK dari tangan ajudan Hasto Kristiyanto dapat menjadi bukti atau petunjuk yang penting dalam proses penyelidikan kasus korupsi tersebut. Ponsel merupakan sarana komunikasi yang mungkin menyimpan informasi-informasi yang relevan dengan kasus korupsi tersebut, sedangkan tas juga dapat berisi barang-barang bukti yang dapat menjadi pendukung dalam proses pengungkapan kasus. KPK sebagai lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara independen dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk mengungkap kasus korupsi. Dalam hal ini, jika memang terbukti ada keterlibatan Hasto atau pihak lain yang terkait dengan kasus korupsi, maka proses hukum harus dilaksanakan secara adil dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Keberadaan tersebut juga harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak, terutama mereka yang berkecimpung dalam dunia politik, bahwa praktik korupsi tidak akan dibiarkan dan siapapun yang terlibat akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua pihak harus mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam membuat asumsi atau penilaian terhadap pihak terkait sebelum proses hukum selesai. Kita harus memberikan kesempatan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan dengan adil dan objektif tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Demi menjaga integritas lembaga KPK sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi, maka seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan penuh dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.