Mantan Kepala Dinas LHK Sumatera Utara dituntut enam tahun penjara karena diduga terlibat korupsi pengelolaan limbah. Tentu saja, berita ini sangat menyedihkan bahwa mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara diduga terlibat dalam korupsi terkait pengelolaan limbah. Korupsi dalam bidang lingkungan hidup sangat merugikan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan karena limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Tuntutan hukuman 6 tahun penjara bagi mantan Kepala Dinas tersebut merupakan langkah yang tepat dalam memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang terlibat dalam tindak korupsi. Selain itu, hal ini juga menjadi contoh bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat dalam tindak korupsi. Pemerintah dan lembaga pengawas harus senantiasa melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan limbah agar tidak terjadi praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan limbah juga menjadi kunci dalam mencegah tindak korupsi yang merugikan. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus bersatu untuk memberantas korupsi dalam pengelolaan limbah. Langkah-langkah preventif dan represif harus ditingkatkan agar lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik dan tidak tercemar oleh praktik korupsi yang merugikan ini. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan benar juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.