Masyaraat adat dan petani di Sumut gelar aksi tolak mafia tanah di depan kantor gubernur. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan. Saya merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi dalam demo tolak mafia tanah di kantor Gubernur Sumut yang berujung pada kerusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pertanahan yang terjadi di masyarakat sudah mencapai tingkat yang sangat sensitif dan memicu kemarahan rakyat. Sebagai wakil rakyat, seharusnya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan transparan agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Demonstrasi merupakan hak rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun, kerusuhan yang terjadi sebaiknya tidak terjadi karena merugikan banyak pihak. Seharusnya pemerintah daerah menjadi mediator yang baik antara masyarakat yang demo dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah tanah ini. Tidak ada gunanya jika demo hanya berujung pada kekacauan dan kerugian. Pemerintah daerah harus segera mengusut tuntas masalah mafia tanah yang terjadi di daerahnya. Mafia tanah merupakan ancaman serius bagi kestabilan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Tindakan keras harus diambil terhadap para pelaku mafia tanah demi memberikan keadilan kepada masyarakat yang dirugikan. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk memberantas praktik mafia tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para korban. Saya juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam penyelesaian masalah tanah. Informasi yang jelas dan akurat mengenai kepemilikan atas tanah harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan menilai secara obyektif masalah yang sedang terjadi. Kesadaran hukum juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat agar mereka dapat melindungi hak atas tanahnya dengan baik. Kerusuhan yang terjadi dalam demo tolak mafia tanah di kantor Gubernur Sumut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Kedepannya, penyelesaian masalah tanah harus dilakukan secara bijaksana dan damai tanpa perlu menimbulkan kekacauan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Semoga kasus ini menjadi momentum untuk perbaikan sistem pertanahan dan penguatan hukum di Indonesia.