Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina), Erwin Efendi Lubis, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap seleksi PPPK. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah merasa kecewa dan kecewa dengan keputusan yang diambil terhadap Ketua DPRD Mandailing Natal yang tidak ditahan meskipun telah menjadi tersangka dalam kasus suap seleksi PPPK. Kasus suap yang melibatkan pejabat publik seperti Ketua DPRD seharusnya ditangani dengan tegas dan adil tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih rentan terhadap intervensi dan tidak memberikan efek jera yang cukup keras terhadap pelaku korupsi. Keputusan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dimana adanya perlakuan yang tidak adil terhadap pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan contoh buruk bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga integritas dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Saya berharap agar lembaga penegak hukum dapat bertindak lebih tegas dan adil dalam menangani kasus korupsi, termasuk pada kasus suap seleksi PPPK yang melibatkan Ketua DPRD Mandailing Natal ini. Tindakan yang diambil haruslah sesuai dengan hukum dan tidak ada perlakuan khusus bagi pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi. Di akhir, saya juga menginginkan agar kasus ini dapat diusut hingga tuntas dan semua pihak yang terlibat dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita semua sebagai masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama memberantas korupsi dan menjaga kejujuran serta integritas dalam berbagai aspek kehidupan.