Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jatim, sambil membawa spanduk bertuliskan 'Tolak Tapera Tabungan Penderitaan Rakyat' Saya merasa bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan buruh di Surabaya terkait penolakan terhadap program Tapera merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa buruh sebagai salah satu pihak yang akan terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut turut aktif dalam mengawal dan menyuarakan aspirasinya. Penolakan terhadap program Tapera juga bisa menjadi pertanda bahwa masih terdapat ketidakpuasan dari masyarakat terkait ketidaktransparanan atau ketidakjelasan mengenai program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan masukan serta penolakan dari berbagai pihak untuk menjaga kebijakan agar benar-benar dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat. Di sisi lain, unjuk rasa yang dilakukan secara damai merupakan hal yang positif, karena merupakan bentuk ekspresi dari hak asasi setiap individu untuk menyuarakan pendapat. Dengan demikian, pemerintah seharusnya membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Saya berharap bahwa pemerintah dapat mendengar aspirasi dari ratusan buruh yang melakukan unjuk rasa tersebut dan melakukan kajian yang mendalam terkait program Tapera. Sehingga, kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan ketidakpuasan yang lebih besar di kemudian hari. Keterbukaan dan dialog antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.