Lebih lanjut Hotman menjelaskan, peran kedua DPO tersebut tertulis secara rinci dalam berita acara pemeriksaan (BAP) 2016. Tentu saja saya merasa prihatin dan khawatir setelah membaca berita tersebut. Apabila benar bahwa ada Dua DPO yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon yang dianggap fiktif dan dihapus oleh Hotman Paris, hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semestinya, proses hukum haruslah berjalan secara transparan, adil, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Hotman Paris juga menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Kepentingan individu atau kelompok seharusnya tidak boleh menghalangi proses penegakan hukum yang seharusnya dilakukan secara netral dan adil. Sebagai masyarakat, kita juga perlu mengawasi dan memastikan bahwa hukum di Indonesia ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, dan tanpa terpengaruh oleh kepentingan apapun. Kita sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan mempertanyakan tindakan yang dianggap merugikan keadilan dan rule of law di Indonesia. Kita berharap agar pihak berwenang dapat segera mengklarifikasi kasus ini dan mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan hukum. Tindakan yang transparan dan bertanggung jawab dari pihak berwenang adalah kunci untuk memastikan keadilan bagi semua warga negara. Serta kita berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai prinsip-prinsip hukum dan menghindari tindakan yang merugikan kepentingan umum.