Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Komnas HAM buntut penyitaan handphone dan buku catatan Hasto Kristiyanto. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa tindakan penyitaan ponsel dan buku milik Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), oleh penyidik KPK merupakan bagian dari proses hukum yang harus dijalani oleh siapapun yang menjadi objek penyelidikan. Meskipun demikian, pelaporan yang dilakukan oleh pihak terkait kepada Komnas HAM, Dewas, dan Polda Metro menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih seringkali dipolitisasi. Penggunaan lembaga-lembaga eksternal seperti Komnas HAM dan Dewas untuk melawan tindakan penyidikan oleh KPK dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengintervensi proses hukum demi kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari intervensi politik. Selain itu, melaporkan penyidik KPK ke Polda Metro juga dapat dipandang sebagai bentuk intimidasi terhadap lembaga yang seharusnya mendapat dukungan dalam memberantas korupsi. Kita harus memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa campur tangan politik. Semua pihak, termasuk pejabat publik dan tokoh politik, harus bersedia untuk menjalani proses hukum dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan keberlangsungan demokrasi dan keadilan di negara ini. Jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau intervensi politik dalam proses hukum, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius oleh lembaga pengawas hukum yang berwenang. Kita tidak boleh membiarkan kepentingan politik menghalangi proses penegakan hukum yang seharusnya independen dan adil. Semua pihak, termasuk KPK, Komnas HAM, Dewas, dan Polda Metro, harus bekerja sama untuk mengatasi korupsi dan kejahatan lainnya demi kepentingan bersama. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan penuh terhadap lembaga penegak hukum agar dapat bertindak secara efektif tanpa takut akan tekanan politik atau intimidasi dari pihak manapun. Demi terciptanya tatanan hukum yang kuat dan bersih, semua pihak harus bertindak dengan penuh integritas dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.