Polisi menangkap enam anggota gerombolan pencuri dan penadah kelapa sawit dari perkebunan PTPN IV di Simalungun, Sumatera Utara. Berita mengenai ninja sawit yang merugikan perkebunan negara di Sumatera Utara sebesar Rp 100 miliar merupakan informasi yang sangat mengkhawatirkan. Praktik ilegal seperti ini tentu harus segera dihentikan untuk menjaga keberlangsungan dari industri perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu sektor ekonomi penting bagi Indonesia. Selain merugikan negara dalam hal pendapatan, tindakan ninja sawit juga dapat merusak lingkungan dan menciptakan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Perlu adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memberantas praktik ilegal ninja sawit ini. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap perkebunan kelapa sawit agar kegiatan ilegal semacam ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Pihak keamanan juga perlu dilibatkan dalam mengatasi masalah ini untuk memastikan keamanan dan ketertiban di area perkebunan. Selain upaya penegakan hukum, edukasi mengenai pentingnya membudayakan perilaku yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam berkebun, juga perlu ditingkatkan. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan dan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan bisa menjadi langkah preventif agar tindakan ninja sawit tidak terulang di masa depan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat lokal juga sangat penting dalam menjaga keberlangsungan industri perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya kerjasama yang baik, informasi mengenai adanya praktik ilegal seperti ini bisa lebih cepat terdeteksi dan diatasi sehingga kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Secara keseluruhan, kasus ninja sawit yang merugikan perkebunan negara di Sumut sebesar Rp 100 miliar menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam industri perkebunan. Seluruh pihak harus bekerja sama untuk mencegah terulangnya tindakan ilegal seperti ini di masa depan demi menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.