Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto menegaskan, partainya memberikan bantuan hukum terhadap Hasto untuk menghadapi proses hukum. Berita mengenai Hasto Jalani Proses di Polda dan KPK, serta keterlibatan PDI-P dalam membantu proses hukum yang dijalani oleh salah satu petinggi partainya ini menunjukkan sikap bertanggung jawab dari partai tersebut. Dalam sistem demokrasi, setiap individu harus tunduk pada hukum dan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. PDI-P yang merupakan partai besar memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam partainya. Keterlibatan PDI-P dalam memastikan bahwa Hasto Jalani Proses di Polda dan KPK menunjukkan bahwa partai tersebut tidak akan melindungi anggotanya yang terlibat dalam kasus hukum. Hal ini merupakan contoh baik dalam upaya memberantas korupsi dan menciptakan politik yang bersih. Dalam kondisi politik yang seringkali diwarnai oleh kepentingan pribadi dan korupsi, sikap tegas dari PDI-P ini patut diapresiasi. Selain itu, tindakan PDI-P untuk memberikan bantuan kepada Hasto dalam menghadapi proses hukum juga menunjukkan sikap solidaritas dan dukungan terhadap anggotanya. Meskipun harus tunduk pada hukum, pendampingan dan dukungan moral dari partai politik dapat membantu individu tersebut menjalani proses tersebut dengan lebih baik. Ini juga menunjukkan bahwa PDI-P tidak akan meninggalkan anggotanya dalam kesulitan. Namun demikian, penting bagi PDI-P untuk tetap menjaga netralitas dan tidak mencampuri proses hukum yang berjalan. Keterlibatan partai politik dalam proses hukum yang bersifat independen dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas proses hukum tersebut. Oleh karena itu, PDI-P perlu menjaga keseimbangan antara memberikan dukungan kepada anggotanya dan menghormati jalannya proses hukum. Kesimpulannya, berita mengenai Hasto Jalani Proses di Polda dan KPK, serta keterlibatan PDI-P dalam membantu proses hukum tersebut menunjukkan sikap bertanggung jawab dari partai politik tersebut. PDI-P harus tetap menjaga integritas dan netralitas dalam menghadapi kasus hukum yang melibatkan anggotanya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang merugikan keadilan. Semoga proses hukum terhadap Hasto dapat berjalan dengan adil dan transparan.