Putusan hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 18 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara. Tanggapan saya terhadap berita mengenai eks Direktur Perkebunan Sumut yang divonis 9,5 tahun penjara adalah bahwa ini adalah langkah yang sangat positif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan permasalahan serius yang telah merugikan negara dan masyarakat selama bertahun-tahun, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi haruslah seberat mungkin untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang ingin melakukan tindakan serupa. Dengan adanya putusan ini, semoga dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang memiliki niat untuk melakukan korupsi bahwa mereka tidak akan luput dari hukuman yang pantas. Selain itu, tindakan yang diambil oleh jaksa untuk mengajukan banding juga menandakan bahwa mereka serius dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa keputusan pengadilan telah sesuai dengan fakta yang ada. Namun, di sisi lain, penegakan hukum terhadap korupsi tidak boleh berhenti hanya pada tingkat eks Direktur Perkebunan Sumut saja. Perlu ada upaya yang lebih besar untuk memberantas korupsi dari akar masalahnya dan memastikan bahwa semua pelaku korupsi, baik dari kalangan atas maupun bawah, harus diadili secara adil dan tegas. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, kita dapat melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari tindakan korupsi yang merugikan. Kita juga harus memastikan bahwa para pelaku korupsi tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga harus mengembalikan aset negara yang telah mereka korupsi. Hal ini penting untuk memulihkan kerugian yang telah dibuat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, perlu ada langkah-langkah preventif yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, pemberantasan gratifikasi, serta penegakan kode etik dan disiplin bagi aparatur negara. Semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, harus bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Dengan demikian, putusan ini adalah langkah positif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, namun perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif yang lebih efektif dan upaya penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih dan profesional.