Ngabalin mengeklaim, penunjukkan anggota TKN sebagai komisaris BUMN bukanlah bentuk apresiasi karena telah membantu memenangkan Prabowo-Gibran Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa hal ini cukup kontroversial dan menimbulkan banyak pertanyaan. Sebagai koordinator dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo menjadi komisaris di sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mungkin akan menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai seorang yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, keputusan Gibran untuk menjabat sebagai komisaris BUMN bisa saja dinilai sebagai bentuk politisasi jabatan di BUMN. Berbagai pihak juga mungkin akan meragukan integritas dan independensi Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai komisaris BUMN apabila dia tetap terlibat dalam urusan politik. Sebagai koordinator TKN Prabowo, Gibran juga akan dihadapkan pada konflik kepentingan yang bisa merugikan BUMN tersebut karena dia juga memiliki keterkaitan dengan pihak oposisi. Jika terjadi ketidaknetralan dalam mengambil keputusan, hal ini bisa merugikan perusahaan BUMN serta citra pemerintah. Sementara itu, penunjukan Gibran sebagai komisaris BUMN juga bisa menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi dan pengalaman kerjanya. Meskipun sebagai putra presiden, hal ini tidak selalu menjamin bahwa dia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola sebuah perusahaan BUMN. Pengangkatan seseorang sebagai komisaris sebaiknya didasari oleh kualifikasi dan pengalaman yang memadai dalam bidang tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Dalam konteks ini, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan komisaris BUMN agar tidak menimbulkan kecurigaan atau tudingan yang merugikan. Keputusan Gibran untuk bergabung sebagai komisaris BUMN juga sebaiknya dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan gesekan atau konflik di kemudian hari. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan bahwa penunjukan Gibran tidak akan merugikan BUMN ataupun pemerintah dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, penunjukan Gibran sebagai komisaris BUMN memang memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan. Pihak terkait perlu menjaga independensi dan integritas BUMN serta memastikan bahwa Gibran dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya konflik kepentingan. Semoga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan komisaris BUMN ke depan untuk menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan BUMN di Indonesia.