Ngabalin mengeklaim, penunjukan anggota TKN sebagai komisaris BUMN bukanlah bentuk apresiasi karena telah membantu memenangkan Prabowo-Gibran. Menurut saya, penunjukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra. Meskipun mereka memiliki kualifikasi masing-masing, namun penunjukan mereka sebagai komisaris BUMN bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan. Pertama, kekhawatiran muncul karena keterlibatan mereka dalam proses politik bisa mempengaruhi keputusan bisnis BUMN yang seharusnya netral dan berdasarkan kepentingan publik semata. Adanya potensi konflik kepentingan ini bisa merugikan negara dan masyarakat karena keputusan yang diambil tidak semata-mata untuk kepentingan negara. Kedua, meskipun mereka memiliki kemampuan dan kualifikasi dalam bidang masing-masing, namun kehadiran mereka sebagai komisaris BUMN bisa menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan objektivitas keputusan yang diambil. Apakah mereka akan mampu memisahkan kepentingan politik dan kepentingan bisnis dalam mengambil keputusan di BUMN tersebut? Masyarakat perlu memperhatikan penunjukan para politisi sebagai komisaris BUMN ini dengan cermat dan kritis. Harus ada mekanisme yang jelas untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan independensi para komisaris BUMN agar kepentingan negara dan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.