PDI-P akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait peristiwa penyitaan ponsel Hasto dan stafnya, Kusnadi. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa PDI-P memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum praperadilan jika merasa tidak puas dengan keputusan KPK yang menolak laporan yang mereka ajukan. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang diberikan kepada pihak yang merasa hak-haknya dilanggar oleh lembaga penegak hukum seperti KPK. Namun demikian, langkah PDI-P ini juga memunculkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya di balik tindakan mereka tersebut. Apakah benar-benar untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, ataukah ada motif politik di balik gugatan praperadilan ini. Karena KPK sendiri selama ini dikenal sebagai lembaga yang berperang melawan korupsi tanpa pandang bulu, dan seringkali berada di posisi yang tidak populer bagi beberapa pihak. Selain itu, sebaiknya PDI-P juga lebih transparan dalam menyampaikan alasan-alasan mengapa mereka merasa perlu untuk menggugat praperadilan terkait penolakan laporan oleh KPK tersebut. Menjelaskan dengan rinci alasan-alasan hukum yang mendukung gugatan praperadilan dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih jelas mengenai kasus ini dan membangun kepercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Dalam konteks politik, langkah PDI-P ini juga bisa dianggap sebagai tindakan untuk meningkatkan citra partai di mata publik, karena menunjukkan bahwa mereka serius dalam memerangi korupsi dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, tentu saja langkah tersebut juga harus diimbangi dengan komitmen nyata dalam mendukung lembaga anti korupsi untuk bekerja secara independen dan memerangi praktik korupsi tanpa pandang bulu. Harapannya, kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan adil, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Kedua belah pihak, baik PDI-P maupun KPK, juga diharapkan dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan bekerja sama untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih baik di Indonesia. Semoga dengan adanya kasus ini, juga dapat memperkuat lembaga penegak hukum dan menjadikan mereka semakin profesional dalam menangani kasus-kasus korupsi di Tanah Air.