Penyidik KPK dianggap tidak tepat karena menyita ponsel Hasto saat pemeriksaan sebagai saksi. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa KPK seharusnya berhati-hati dalam mengambil tindakan seperti menyita ponsel Hasto. Meskipun tindakan tersebut bukanlah tangkap tangan, namun tetap saja dapat menimbulkan kontroversi dan menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan dan batas kekuasaan KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun tugas KPK adalah memberantas korupsi, namun hal tersebut tidak berarti bahwa mereka bisa bertindak seenaknya tanpa pertimbangan yang matang. Semua tindakan yang diambil harus didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak merugikan hak-hak individu yang bersangkutan. Hal ini juga menunjukkan kompleksitas hubungan antara lembaga penegak hukum dengan aktor politik di Indonesia. Sebagai politikus dari salah satu partai politik terbesar, tentu Hasto Kristiyanto memiliki dukungan dan jaringan politik yang kuat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh KPK harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di tengah masyarakat. Meskipun demikian, KPK tetap perlu melakukan tindakan yang tegas dan transparan dalam upaya memberantas korupsi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi atau pejabat publik harus ditindaklanjuti dengan serius tanpa adanya intervensi politik. Masyarakat juga berharap agar KPK tetap independen dalam menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak manapun. Dalam konteks ini, peran media juga sangat penting dalam memberikan informasi yang objektif dan akurat kepada masyarakat mengenai perkembangan kasus korupsi. Sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi tindakan lembaga penegak hukum dengan lebih baik. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum dapat terjaga dengan baik. Kesimpulannya, KPK sebagai lembaga penegak hukum harus tetap menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan kehati-hatian. Meskipun terdapat pro dan kontra dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan politisi, namun transparansi dan keadilan harus tetap menjadi prioritas utama. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.