Ketum PAN Zulhas menyebut parpol koalisi Prabowo-Gibran ingin mengusung Kaesang di Pilkada Jakarta meski dilarang Jokowi. Alasannya, agar bisa menang. Tanggapan saya terkait berita tersebut adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Parpol koalisi yang ingin mengusung Kaesang Pangarep sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada, meskipun ada larangan dari Presiden Jokowi, merupakan hal yang kurang bertanggung jawab. Sebagai seorang Presiden, Jokowi merupakan pemimpin negara yang memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur berbagai kebijakan termasuk dalam hal ini larangan terhadap anggota keluarganya untuk terlibat dalam dunia politik. Tindakan Parpol koalisi tersebut seolah-olah mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan ketidaksantunan dan kurangnya rasa hormat terhadap pemimpin negara. Lebih lanjut, tindakan tersebut juga dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di dalam negeri, karena dapat menimbulkan konflik antara pihak yang mendukung larangan tersebut dengan pihak yang tetap ingin mencalonkan Kaesang. Selain itu, tindakan yang dilakukan Parpol koalisi tersebut juga dapat dianggap sebagai tindakan yang opportunistik, karena motivasinya adalah agar bisa menang dalam Pilkada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan tujuan sebenarnya dari Parpol koalisi tersebut, apakah mereka benar-benar peduli akan kepentingan rakyat dan negara, atau hanya menjalankan agenda politik mereka sendiri. Sebagai warga negara, kita seharusnya menghormati aturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk larangan Presiden Jokowi terhadap anggota keluarganya untuk terlibat dalam dunia politik. Kita juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan yang kita ambil, apakah akan membawa manfaat atau malah merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Parpol koalisi seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan segala konsekuensinya sebelum melangkah lebih jauh dalam mengusung Kaesang sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada.