Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berpendapat, saat ini, marwah DPR yang memiliki wewenang di bidang legislasi seolah diintervensi oleh pihak luar. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa masalah marwah DPR dalam bidang legislasi memang merupakan persoalan yang serius dan harus mendapat perhatian yang lebih serius pula. Menjadi anggota DPR seharusnya merupakan tanggung jawab yang besar untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hasto Kristiyanto, sebagai seorang politisi, seharusnya menunjukkan sikap yang tegas dalam menghindari adanya kepentingan di luar ketika melakukan tugas legislasi. Pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan bahwa sekarang terbalik, sering ada kepentingan di luar dalam bidang legislasi menunjukkan adanya masalah yang cukup serius di dalam DPR. Hal ini menandakan bahwa sebagian anggota DPR mungkin lebih memikirkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu daripada kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama. Sikap seperti ini tentu akan merugikan masyarakat dan menurunkan marwah DPR sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Dalam konteks ini, perlu adanya upaya yang lebih serius untuk memperbaiki kondisi tersebut. Para anggota DPR harus kembali mengingat bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Lagipula, DPR seharusnya menjadi lembaga yang independen dan netral, tidak terikat pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Hasto Kristiyanto juga seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anggota DPR lainnya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap langkah yang diambil. Sebagai seorang pemimpin partai politik, sikap dan tindakan yang diperlihatkannya akan memberikan dampak besar bagi partainya dan anggota DPR yang lain. Dengan demikian, pernyataan dan tindakan yang sejalan dengan semangat untuk menjaga marwah DPR dalam bidang legislasi merupakan langkah yang sangat positif. Selain itu, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem politik dan regulasi yang ada untuk mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan di DPR. Perlu adanya aturan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas bagi anggota DPR yang terbukti melakukan pelanggaran etika dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan marwah DPR dalam bidang legislasi bisa kembali dipulihkan dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari legislasi yang dihasilkan oleh DPR.