KPK diminta mengembalikan ponsel dan barang penting lainnya milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan stafnya yang disita saat diperiksa penyidik. Tanggapan saya terhadap pernyataan politikus PDI-P yang menyebutkan bahwa KPK harus mengembalikan barang yang disita dari Hasto sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum independen, KPK harus dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak terikat pada kepentingan politik manapun. Menurut saya, tindakan mengembalikan barang yang disita dari Hasto hanya karena dia merupakan politikus PDI-P akan memberikan sinyal yang salah kepada masyarakat bahwa korupsi bisa dilakukan tanpa konsekuensi yang memadai. Hal ini dapat merusak integritas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas melawan korupsi di Indonesia. Sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh dan pembela keadilan, politikus PDI-P seharusnya memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan malah mengkritik atau meminta perlakuan istimewa bagi anggota partai mereka. Pernyataan tersebut justru dapat memicu konflik kepentingan dan menghambat langkah-langkah pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan oleh KPK. Selain itu, sikap politikus PDI-P yang menuntut pengembalian barang yang disita dari Hasto juga dapat menciptakan preseden buruk di mana oknum politisi merasa memiliki kekebalan atas hukum. Hal ini akan semakin merusak moralitas di kalangan pejabat negara dan meningkatkan budaya korupsi di Indonesia. Sebagai warga negara yang peduli terhadap pembangunan bangsa, kita seharusnya mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Semua pihak, termasuk politisi, harus patuh pada aturan hukum dan tidak boleh merasa diatas hukum. Dengan demikian, saya menilai pernyataan politikus PDI-P terkait pengembalian barang yang disita dari Hasto oleh KPK sebagai sebuah langkah yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita harus berkomitmen untuk bersama-sama memerangi korupsi dan memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua tanpa terkecuali.