Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan kebijakan ini diluncurkan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-434 Kota Medan. Dalam konteks kota-kota besar di Indonesia, kebijakan parkir berlangganan seperti yang diterapkan oleh Pemko Medan ini sebenarnya merupakan sebuah solusi yang patut dipertimbangkan. Dengan adanya parkir berlangganan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan yang sering kesulitan mencari tempat parkir. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi parkir liar yang seringkali menjadi masalah tersendiri di kota-kota besar. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kebijakan ini. Pertama, tarif untuk parkir berlangganan sebesar Rp 90.000 per tahun mungkin terdengar murah bagi sebagian orang, namun bisa menjadi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah tarif tersebut sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat atau perlu diatur ulang agar lebih adil bagi semua kalangan. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan parkir berlangganan ini juga akan bergantung pada penegakan aturan yang ketat dan adil. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa atau melakukan tindakan korupsi terkait dengan kebijakan ini. Selain itu, penegakan aturan juga perlu dilakukan secara konsisten sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi. Secara keseluruhan, kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan oleh Pemko Medan merupakan langkah positif untuk mengatasi masalah parkir di kota tersebut. Namun, perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut tercapai dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan solusi yang baik dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah parkir di kota-kota besar di Indonesia.