Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan kebijakan ini diluncurkan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-434 Kota Medan. Sebagai warga Medan, saya merasa terkejut dan sedikit khawatir dengan kebijakan baru yang akan mulai diterapkan pada 1 Juli mendatang mengenai parkir berlangganan dengan tarif motor sebesar Rp 90.000 per tahun. Meskipun saya memahami bahwa kebijakan ini mungkin bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menerapkannya secara luas. Pertama, apakah tarif sebesar Rp 90.000 per tahun tersebut sudah sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat di Medan? Mengingat kondisi ekonomi yang sedang sulit akibat pandemi, tarif tersebut mungkin terlalu tinggi bagi sebagian besar warga. Hal ini dapat menyebabkan protes dan ketidakpuasan dari masyarakat. Kedua, apakah infrastruktur parkir di Medan sudah memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang akan menggunakan layanan parkir berlangganan ini? Jika tidak, maka kebijakan ini bisa menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan akibat parkir liar atau kurangnya tempat parkir yang memadai bagi warga yang sudah membayar tarif berlangganan. Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana dari tarif parkir berlangganan juga perlu dijelaskan secara jelas oleh pemerintah. Warga harus diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut akan digunakan dan di alokasikan untuk kepentingan apa. Hal ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kebijakan tersebut. Saya berharap pemerintah Kota Medan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebaiknya dilakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan dari kebijakan parkir berlangganan ini agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak. Dengan demikian, diharapkan kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi warga Medan tanpa menimbulkan ketidakpuasan atau permasalahan baru.