Ketika melapor kepada pimpinan KPK terkait rencana penangkapan Harun Masiku, penyidik malah digagalkan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Berita tentang Eks Penyidik KPK yang curiga bahwa Harun Masiku tidak akan ditangkap dan hanya akan digunakan sebagai bahan tawar-menawar merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Jika benar adanya, hal ini sangat merugikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum haruslah dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa adanya intervensi dan kepentingan politik tertentu. KPK sebagai lembaga penegak hukum anti korupsi harus tetap berdiri teguh pada prinsip-prinsip integritas dan independensi. Jika benar adanya tindakan yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka hal tersebut harus segera diinvestigasi dan ditindaklanjuti secara tegas. Pemberantas korupsi haruslah menjadi prioritas utama bagi seluruh instansi terkait, termasuk KPK. Jika terdapat indikasi adanya kecurangan atau intervensi dalam penegakan hukum, maka hal tersebut harus segera diungkap dan ditindak dengan tegas agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sebagai warga negara, kita semua memiliki hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Kita harus terus mengawal dan mengawasi setiap langkah yang diambil oleh lembaga tersebut demi kepentingan bersama. Kita berharap agar KPK tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga anti korupsi tanpa tekanan dari pihak manapun. Semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi harus bekerja secara profesional, berintegritas tinggi, dan tunduk pada hukum yang berlaku. Kita tidak boleh membiarkan korupsi terus merajalela di negeri ini, dan semua pihak harus bersatu dalam melawan virus korupsi ini.