Ketua KPU, Hasyim Asy'ari berkhotbah soal sifat kebinatangan di hadapan Presiden Jokowi dan jemaah shalat Idul Adha di Masjid Baiturrahman Semarang. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keyakinan mereka, termasuk Ketua KPU. Namun, sebagai pemimpin yang harus menjaga netralitas dan independensi, sebaiknya Ketua KPU tidak mengungkapkan statement yang bisa dianggap tidak pantas atau memicu kontroversi. Pernyataan tentang sifat kebinatangan di hadapan seorang pemimpin negara seperti Presiden Jokowi tentu dapat menimbulkan reaksi negatif dan menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan proses demokrasi, KPU seharusnya berfokus pada tugas-tugasnya dan menjaga jarak dari polemik politik yang bisa merugikan kedudukan lembaga tersebut. Pernyataan Ketua KPU yang mengandung nuansa agama juga bisa dicurigai sebagai upaya untuk mempengaruhi opini publik terhadap seorang pemimpin negara. Ini bisa dianggap sebagai tindakan yang kurang bijaksana dari seorang pemimpin KPU yang seharusnya berdiri di atas kepentingan politik dan agama untuk menjalankan tugasnya secara adil dan transparan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran sangat penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi, KPU seharusnya merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, ras, dan golongan. Sikap netralitas dan independensi KPU harus tetap terjaga agar proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan adil. Sebagai institusi yang diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan profesional, KPU sebaiknya fokus pada tugas-tugasnya yang seharusnya dijalankan tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Ketua KPU maupun seluruh anggota KPU harus selalu memegang prinsip netralitas dan independensi agar proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan adil tanpa adanya kecurangan atau intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, diharapkan agar Ketua KPU maupun seluruh anggota KPU dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh kejujuran, transparansi, dan netralitas. Proses demokrasi di Indonesia membutuhkan lembaga yang dapat dipercaya dan bersikap adil kepada seluruh pihak tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi.