Anggota Timwas DPR RI Selly mengatakan, keputusan dari Kemenag menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan penumpukan jemaah reguler Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pengalihan kuota Haji reguler ke ONH Plus merupakan masalah yang membutuhkan klarifikasi dan pertanggungjawaban dari Kementerian Agama. Secara prinsip, kebijakan ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota Haji. Hal ini juga dapat menimbulkan keraguan terkait tujuan sebenarnya di balik keputusan tersebut. DPR sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk meminta pertanggungjawaban merupakan hal yang wajar dan perlu dilakukan untuk mengklarifikasi alasan serta dampak dari pengalihan kuota Haji tersebut. Selain itu, pemindahan kuota Haji reguler ke ONH Plus juga dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap ibadah Haji bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian penting karena Haji merupakan kewajiban agama bagi umat Islam dan setiap muslim yang mampu secara finansial dan fisik seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakannya. DPR sebagai wakil rakyat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas yang melakukan pengawasan secara independen dan obyektif terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan diwakili dengan baik oleh lembaga legislatif tersebut. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan yang memadai dan transparan kepada masyarakat terkait alasan di balik kebijakan pengalihan kuota Haji reguler ke ONH Plus. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan umat dan negara secara keseluruhan. Dalam hal ini, kolaborasi antara DPR dan pemerintah sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi para calon jamaah Haji yang memiliki hak untuk melaksanakan ibadah Haji tanpa adanya hambatan atau ketidakpastian.