Pemberian remisi memang salah satu langkah dalam mengurangi over kapasitas di lapas/rutan. Saya merasa prihatin dengan keputusan Kakanwil Kemenkumham Sumsel yang tidak memberikan remisi Idul Adha kepada narapidana. Remisi adalah hak yang telah diatur dalam Undang-Undang dan seharusnya diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan tidak memberikan remisi Idul Adha, hal ini bisa membuat kekecewaan bagi narapidana yang seharusnya mendapat hak tersebut. Keputusan ini juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi narapidana, baik secara fisik maupun psikologis. Remisi adalah salah satu bentuk motivasi dan reward yang dapat meningkatkan semangat para narapidana dalam menjalani hukuman dan berbuat baik selama di dalam penjara. Dengan tidak diberikannya remisi Idul Adha, hal ini bisa membuat mereka merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk memperbaiki diri. Selain itu, keputusan Kakanwil Kemenkumham Sumsel ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan bagi narapidana. Dalam sistem hukum, seharusnya setiap orang, termasuk narapidana, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan tidak memberikan remisi Idul Adha, hal ini bisa menjadi contoh bagaimana hukuman yang seharusnya menjadi sarana pembinaan dan pemulihan bagi narapidana justru menjadi sumber ketidakadilan dan tidak merata. Sebagai masyarakat, kita juga harus memperhatikan hak-hak narapidana seperti remisi yang seharusnya diberikan secara adil dan proporsional. Kita juga perlu mengawasi dan mendukung agar kebijakan-kebijakan terkait dengan pemasyarakatan ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya berharap agar keputusan ini dapat dikaji ulang dan diberikan keadilan bagi narapidana yang seharusnya mendapat remisi Idul Adha.