Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) bermain judi online. Tindakan Kapolda Kalimantan Barat untuk memerintahkan penyidikan terhadap kasus judi online, termasuk di internal Kepolisian, merupakan langkah yang sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa Kapolda tidak memandang bulu dalam memberantas tindakan kriminal, bahkan jika terjadi di internal institusi Kepolisian sendiri. Keberanian untuk menyelidiki kasus judi online di dalam Kepolisian menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memberantas segala bentuk pelanggaran hukum. Penyidikan terhadap judi online di internal Kepolisian tentu menjadi sorotan tersendiri, karena diharapkan penegakan hukum tidak pandang bulu. Tindakan ini juga bisa menjadi contoh bagi institusi lain untuk tidak mentolerir tindakan kriminal di internal organisasinya. Dengan adanya upaya penegakan hukum yang tegas, diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindakan yang sama di masa depan. Selain itu, langkah Kapolda Kalimantan Barat ini juga dapat meningkatkan citra Kepolisian di mata masyarakat. Dengan melakukan tindakan yang tegas terhadap anggotanya sendiri yang terlibat dalam judi online, Kepolisian dapat menunjukkan bahwa mereka serius dalam memberantas segala bentuk kejahatan. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Namun, tentu saja proses penyidikan harus dilakukan secara transparan dan independen untuk menjamin keadilan. Penyidikan terhadap kasus judi online di internal Kepolisian juga harus dilakukan dengan teliti dan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Keamanan dan kerahasiaan seluruh proses penyidikan juga harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat merusak proses hukum. Diharapkan tindakan Kapolda Kalimantan Barat ini juga dapat menjadi contoh bagi Kapolda di daerah lain untuk mengambil langkah serupa dalam memberantas kejahatan, termasuk yang terjadi di internal institusi mereka sendiri. Semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, harus bersatu dan berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan demi menciptakan masyarakat yang aman dan terbebas dari dampak buruk tindak kriminal.