Al Muktabar menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum guru atau kepala sekolah yang 'bermain' saat proses PPDB. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah positif karena kebijakan Pj Gubernur Banten yang memberikan ultimatum agar tidak ada praktik titip mendatangkan siswa adalah langkah yang tepat untuk mewujudkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang transparan dan adil. Titip memang sering terjadi dalam proses penerimaan siswa di beberapa sekolah, namun hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang berusaha mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan dibukanya PPDB SMA/SMK malam ini, diharapkan proses pendaftaran siswa dapat berjalan lancar dan tidak dipengaruhi oleh praktik curang seperti titip. Semua calon siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan tanpa harus melalui jalur belakang. Dengan demikian, akan tercipta keadilan dan transparansi dalam sistem pendidikan di Banten. Selain itu, langkah Pj Gubernur Banten ini juga dapat menciptakan citra positif terhadap pemerintahan daerah dalam menjalankan program pendidikan. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik korupsi dan nepotisme di dalam sistem pendidikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa semakin meningkat. Namun, perlu diingat bahwa menjaga keadilan dalam PPDB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, namun juga seluruh pihak terkait seperti sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan merata bagi semua kalangan. Diharapkan, dengan ultimatum dari Pj Gubernur Banten ini, semua pihak dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan praktik titip agar proses PPDB berjalan dengan baik dan terhindar dari kecurangan. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Banten dan menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas.