Polri telah melakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Berita mengenai kasus 15 anggota Polrestabes Medan yang menjadi buron merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Sebagai penegak hukum, seharusnya anggota kepolisian memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Namun, ketika anggota kepolisian sendiri terlibat dalam kasus-kasus yang melanggar hukum, hal tersebut menciptakan citra negatif terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Perbuatan anggota Polrestabes Medan yang melanggar hukum harus ditindak secara tegas dan adil. Tidak ada alasan bagi siapapun, termasuk anggota kepolisian, untuk melanggar hukum dan menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Tindakan buronan anggota Polrestabes Medan ini harus segera ditangani oleh pihak berwajib agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga menunjukkan perlunya reformasi internal di kepolisian untuk meningkatkan kualitas dan integritas para anggotanya. Diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap proses rekrutmen, pelatihan, serta pengawasan terhadap anggota kepolisian agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum di dalam korps kepolisian. Lebih lanjut, kasus ini juga harus menjadi peringatan bagi seluruh anggota kepolisian untuk selalu bertindak sesuai dengan kode etik dan hukum yang berlaku. Setiap anggota kepolisian harus menjaga integritas, profesionalisme, serta loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Masyarakat juga diharapkan dapat tetap percaya dan mendukung kepolisian dalam menjalankan tugasnya, meskipun terdapat kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kecil anggotanya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang bersih dan profesional. Kasus buronnya 15 anggota Polrestabes Medan juga seharusnya menjadi peringatan bagi pihak pimpinan kepolisian untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Tindakan preventif dan penegakan disiplin yang tegas terhadap anggota yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian. Sebagai masyarakat, kita juga berhak dan memiliki kewajiban untuk terus mengawasi serta memantau kinerja dan integritas anggota kepolisian. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan kasus-kasus pelanggaran hukum seperti ini dapat dicegah dan diberantas secara menyeluruh demi terwujudnya kepolisian yang bersih dan berintegritas.