Dalam sidang, saksi mengungkapkan, ada komunikasi antara Alexander Martawa dan SYL melalui aplikasi pesan singkat. Berita mengenai Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang disebut meminta SYL (Sumbangan Yudhoyono-Lingga) untuk membantu kampungnya tentu saja memicu kontroversi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sebagai seorang pejabat publik yang terlibat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tindakan tersebut sangatlah tidak etis dan tidak pantas dilakukan. Sebagai seorang pejabat negara yang seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan, tidak seharusnya meminta bantuan kepada pihak tertentu, apalagi dari sumber dana yang tidak jelas. Tindakan tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan dan mereduksi integritas serta independensi lembaga seperti KPK. Hal ini juga bisa memberikan kesan bahwa KPK, sebagai lembaga yang berperan penting dalam memberantas korupsi, dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik. Hal ini dapat membahayakan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK, yang seharusnya dijaga dengan baik sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh politik dan korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi, integritas dan loyalitas dari setiap pegawai dan pimpinan KPK sangatlah penting. Tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam bekerja di lembaga berintegritas seperti KPK dapat merusak citra lembaga tersebut, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan tegas dan transparan dari pihak terkait, baik dari pihak KPK maupun instansi pemerintah terkait, untuk menyelidiki dan mengklarifikasi tuduhan yang disebutkan dalam berita tersebut. Selain itu, perlu diambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang seharusnya bersih dan independen. Diharapkan pula agar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan klarifikasi dan penjelasan yang jelas terkait dengan tuduhan tersebut, serta menyatakan komitmen untuk menjaga integritas dan independensi lembaga KPK. Kesalahan yang dilakukan seharusnya diberikan sanksi yang sesuai dengan kode etik dan standar kerja yang berlaku di lembaga KPK, sebagai bentuk tanggung jawab dan tindakan preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.