Kepolisian Daerah Sumatera Utara buka suara soal 15 oknum polisi yang identitasnya muncul dalam selebaran daftar pencarian orang (DPO) . Berita tentang 15 oknum polisi yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) merupakan berita yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran etika dan kode etik profesi yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Sebagai penegak hukum, seharusnya polisi memberikan contoh yang baik dan menjaga integritas serta moralitas dalam menjalankan tugasnya. Tindakan oknum polisi yang masuk DPO juga dapat merusak citra kepolisian secara keseluruhan. Kehadiran mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum justru terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini tidak hanya merugikan institusi kepolisian, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, Polda Sumatera Utara perlu memberikan penjelasan yang jelas terkait langkah apa yang akan diambil terhadap 15 oknum polisi yang masuk DPO tersebut. Tindakan tegas perlu diterapkan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada oknum polisi yang terlibat. Selain itu, perlu adanya langkah preventif dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Keterbukaan dari Polda Sumatera Utara dalam kasus ini merupakan hal yang positif. Transparansi dalam menangani kasus ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kepolisian serius dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi kepolisian lainnya untuk tidak mentolerir perilaku yang melanggar hukum dan merugikan institusi. Masuknya 15 oknum polisi dalam DPO juga menunjukkan perlunya pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terhadap anggota kepolisian. Sistem pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota yang melanggar aturan harus diterapkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Semua pihak, termasuk institusi kepolisian sendiri, harus bersikap tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan profesinya. Dalam menghadapi kasus seperti ini, peran media massa juga sangat penting. Media massa bisa turut serta dalam memberitakan kasus ini secara objektif dan tidak memihak, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi yang akurat dan faktual mengenai tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pelanggaran hukum di dalam institusi kepolisian. Diharapkan kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota kepolisian untuk senantiasa menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Kepatuhan terhadap hukum dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi prinsip utama bagi setiap anggota kepolisian. Melalui penegakan aturan dan tindakan tegas terhadap pelanggar, diharapkan lembaga kepolisian dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat dan citra yang baik di mata publik.