Kepolisian Daerah Sumatera Utara membantah 15 anggota Polrestabes Medan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa ada kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut. Polda Sumut membantah bahwa 15 anggota Polrestabes Medan menjadi buronan dan diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa DPO diterbitkan jika memang tidak ada anggota yang buron. Hal ini menimbulkan kebingungan dan keraguan terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Apakah ada kesalahan komunikasi antara Polda Sumut dan Polrestabes Medan sehingga terjadi pernyataan yang berbeda mengenai status buronan anggota polisi tersebut? Atau adakah alasan tertentu mengapa DPO diterbitkan meskipun sebenarnya tidak ada anggota yang buron? Kedua institusi kepolisian yaitu Polda Sumut dan Polrestabes Medan perlu memberikan penjelasan yang transparan dan jelas terkait kasus ini agar masyarakat tidak merasa bingung dan curiga terhadap penanganan kasus oleh kepolisian. Keterbukaan informasi juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Selain itu, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini dan menemukan solusi terbaik agar hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Fokus utama haruslah pada penegakan hukum yang bersih dan transparan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Di sisi lain, pemberitaan yang tidak akurat atau ambigu juga bisa mempengaruhi citra dan reputasi kepolisian. Oleh karena itu, media massa juga perlu lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik yang tidak perlu. Dalam menghadapi kasus seperti ini, penting bagi kepolisian untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal antar satuan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kebocoran informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Keselarasan dan kejelasan dalam menjalankan tugas adalah kunci untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian.