Sebanyak 18 Kepala Keluarga (KK) di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, tertipu dan menjual tanah mereka kepada mafia tanah. Apa selanjutnya? Berita tentang 18 KK di Pematangsiantar yang tertipu oleh mafia tanah dengan kerugian sebesar Rp 6,8 miliar sangat mengkhawatirkan. Kejadian ini menunjukkan bahwa praktik mafia tanah masih marak di masyarakat, meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk memberantasnya. Tindakan mafia tanah tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memberantas praktik mafia tanah. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah agar tidak menjadi korban dari praktik penipuan seperti ini. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak atas tanah juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri dari tindakan yang merugikan. Kasus ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat bahwa tindakan membeli tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengabaikan prosedur yang berlaku. Selalu periksa keabsahan dokumen dan pastikan bahwa transaksi dilakukan secara sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika merasa ada kejanggalan atau tidak yakin dengan transaksi tersebut, sebaiknya segera berkonsultasi ke pihak yang berwenang atau ahli hukum untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kerugian sebesar Rp 6,8 miliar yang dialami oleh 18 KK ini juga seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini dan menindak pelaku dengan tegas. Keadilan harus ditegakkan demi melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah terjadinya praktik penipuan serupa di masa depan. Masyarakat juga perlu didorong untuk melaporkan kasus-kasus serupa agar penegak hukum dapat bertindak secara efektif dalam memberantas mafia tanah dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang besar. Dengan adanya kasus ini, diharapkan kesadaran dan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanah akan meningkat. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait kepemilikan tanah untuk mencegah praktik-praktik penipuan seperti ini terus terjadi di masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk memberantas mafia tanah dan melindungi hak-hak masyarakat dari kerugian finansial yang tidak perlu.