SS (39) mantan Kepala Desa Lumban Lintong, Kabupaten Toba, Sumut ditahan Kejaksaan Negeri Toba Samosi, karena dituduh melakukan korupsi dana desa. Saya merasa sangat prihatin mendengar berita tersebut. Korupsi dana desa adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan yang seharusnya dibangun antara pemerintah dan rakyat. Dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tindakan mantan Kades yang diduga korupsi dana desa sebesar Rp 208 juta menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan melanggar kode etik serta hukum. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga berpotensi merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Tindakan seperti ini harus mendapat hukuman yang setimpal sebagai bentuk efek jera bagi oknum-oknum yang berpotensi melakukan korupsi di masa depan. Selain itu, perlu pula dilakukan pemantauan dan audit yang ketat terhadap penggunaan dana desa untuk mencegah terjadinya kasus korupsi serupa di kemudian hari. Sebagai upaya pencegahan korupsi, penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pembangunan dan program-program desa harus dilakukan dengan akuntabilitas dan integritas tinggi demi kebaikan bersama. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, khususnya para pemegang kekuasaan di tingkat desa, untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Kita semua berharap agar dana desa dapat benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan dan pembangunan desa demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.