Kemensos menepis isu pejabat eselon 1 di Bappenas menerima bansos. Pihak Kemensos pun menantang Kepala Bappenas Suharso untuk buka-bukaan. Tantangan yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Suharso Monoarfa untuk membuka nama-nama pejabat Bappenas yang disebut menerima bantuan sosial merupakan langkah yang tepat dan perlu didukung sepenuhnya. Transparansi sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan fasilitas tersebut. Dengan membuka nama-nama pejabat yang diduga menerima bansos, hal ini akan memberikan kejelasan dan memastikan bahwa bantuan sosial diarahkan kepada yang benar-benar membutuhkannya. Tindakan ini juga dapat menjadi pelajaran bagi pejabat atau siapapun yang mencoba untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bansos. Dengan adanya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, diharapkan akan menjadi efektif dalam memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, perlu juga memberikan kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atau bukti yang memadai terkait tuduhan tersebut. Penting juga bagi pemerintah untuk melakukan investigasi yang mendalam dan menyeluruh terkait dugaan penyalahgunaan bansos agar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Secara umum, langkah Kementerian Sosial dalam menantang Suharso Monoarfa untuk membuka nama-nama pejabat yang diduga menerima bansos merupakan langkah yang positif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Semoga dengan adanya transparansi ini, penyaluran bansos dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.