Ahok mengatakan, rencana membuat 17 pulau buatan ini akan menjawab banyak pertanyaan dan keluhan yang dirasakan oleh warga Jakarta. Berita mengenai Ahok yang ingin melakukan reklamasi di 17 pulau di Utara Jakarta untuk mendapatkan pendapatan sebesar Rp 127,5 triliun tentu saja menuai pro dan kontra. Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai langkah yang positif untuk mengembangkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, ada juga yang menyayangkan rencana tersebut karena potensi kerusakan lingkungan yang bisa terjadi akibat rekalsimasi tersebut. Pendapatan sebesar Rp 127,5 triliun tentu bukanlah jumlah yang kecil, namun perlu dipertimbangkan juga dampak jangka panjang dari reklamasi tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Reklamasi pulau sebelumnya di Jakarta, seperti reklamasi Teluk Jakarta, telah menimbulkan kontroversi dan berbagai masalah lingkungan. Hal ini menjadi perhatian serius bahwa setiap kebijakan pembangunan harus seimbang antara aspek ekonomi dan lingkungan. Sebaiknya pemerintah memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan yang diambil, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin pemerintah bisa melakukan studi kelayakan yang lebih mendalam terkait rencana reklamasi ini, serta memberikan transparansi informasi kepada masyarakat sehingga keputusan yang diambil mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk menjaga aspek konservasi lingkungan dan perlindungan ekosistem pulau yang akan direklamasi. Kita tentu berharap bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.