Rudi mengatakan, fungsi kejaksaan selain di bidang penuntutan juga di bidang pelayanan hukum Berita mengenai Kejaksaan Tinggi Jakarta menangani 147 Surat Kuasa Khusus dari Pemprov DKI dan BUMD tentu menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya penanganan surat kuasa khusus ini, diharapkan pengelolaan keuangan Pemprov DKI dan BUMD dapat lebih terjaga dan terpelihara dengan baik. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, penanganan surat kuasa khusus ini juga dapat dianggap sebagai langkah yang proaktif dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan di instansi pemerintah. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, diharapkan para pejabat dan pengelola keuangan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan surat kuasa khusus sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu, penanganan 147 surat kuasa khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta juga menunjukkan keberhasilan dalam mengumpulkan bukti dan informasi terkait potensi tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan Pemprov DKI dan BUMD. Hal ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum memiliki komitmen yang tinggi dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara. Namun, perlu juga diingat bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, sehingga proses penanganan surat kuasa khusus ini harus dilakukan secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan keraguan atau kecurigaan terhadap integritas pihak-pihak yang terlibat. Terlebih lagi, penting untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan hak asasi manusia agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, penanganan 147 surat kuasa khusus oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta merupakan langkah yang positif dan patut diapresiasi dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI dan BUMD. Semoga dengan adanya tindakan ini, praktik korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan dapat semakin meningkat.