Heru Budi yang merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden ini mengaku tak bisa hadir di Jakarta Fair karena rapat HUT RI sampai malam. Saya merasa bahwa alasan yang disampaikan oleh Heru Budi, selaku Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (PRJ), terkait absennya perayaan HUT Jakarta di PRJ saat ada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, merupakan suatu hal yang wajar dalam dunia kerja. Saat seorang pimpinan perusahaan harus menghadiri rapat atau urusan bisnis yang penting hingga larut malam, maka tidak bisa dihindari bahwa kehadirannya pada acara perayaan akan terganggu. Namun, di sisi lain, mungkin sebagian masyarakat menganggap bahwa kehadiran gubernur pada acara perayaan HUT Jakarta di PRJ adalah hal yang penting untuk memperlihatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan warga Jakarta dan merayakan bersama momentum bersejarah tersebut. Oleh karena itu, keabsenan Anies Baswedan dalam acara tersebut bisa dianggap kurang memperhatikan kepentingan sosial politik di tingkat masyarakat. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki prioritas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, terlebih lagi bagi seorang pemimpin perusahaan atau pemerintahan. Dengan demikian, kesibukan Heru Budi yang memprioritaskan rapat hingga larut malam sebagai Direktur Utama PRJ harus dihargai dan dimengerti. Itulah tugas dan tanggung jawab yang harus diemban seorang pejabat di posisinya. Penting bagi kita untuk tidak langsung menarik kesimpulan negatif terhadap keputusan yang diambil oleh Heru Budi tanpa memahami alasan dan konteks yang dihadapinya. Kerapatan rapat hingga malam hari adalah hal yang biasa di dunia kerja, terlebih dalam situasi yang membutuhkan keputusan dan strategi bisnis yang tepat. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Heru Budi telah melakukan yang terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan. Namun demikian, penting bagi para pemimpin untuk tetap mempertimbangkan hubungan dengan masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan sosial juga menjadi prioritas dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait, termasuk gubernur dan perusahaan, dapat membantu menghindari perasaan ketidakpuasan atau ketidakhadiran dalam acara yang dianggap penting bagi masyarakat. Dalam konteks ini, mungkin Heru Budi dan pihak terkait bisa mempertimbangkan cara-cara lain untuk mendekatkan hubungan antara perusahaan dan pemerintah, serta memastikan keterlibatan dan partisipasi dalam acara-acara penting di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat terjalin dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.