Ketua MPR Bamsoet dinyatakan melanggar kode etik DPR oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Imbas mengeklaim semua parpol setuju amendemen UUD 1945. Keputusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan bahwa Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) melanggar kode etik karena klaimnya bahwa semua partai politik sepakat dengan amendemen undang-undang dasar, menjadi perhatian serius. Hal tersebut menunjukkan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk berbicara dengan hati-hati dan berdasarkan fakta yang akurat. Menyatakan klaim yang tidak benar dapat menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, dan mempengaruhi kredibilitas seseorang dalam posisi kepemimpinan. Keputusan MKD ini juga menjadi pengingat bagi para pemimpin politik lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik, terutama mengenai hal-hal sensitif seperti amendemen undang-undang dasar. Sebagai pemimpin, harusnya mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Selain itu, keputusan MKD ini juga menunjukkan bahwa institusi pengawasan di negara kita berfungsi dengan baik dan tidak segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dan proses demokrasi yang berjalan. Sebagai pemimpin, Bamsoet seharusnya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan mengambil pelajaran agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di masa mendatang. Kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab atas setiap pernyataan yang disampaikan. Semoga keputusan MKD ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemimpin lainnya untuk senantiasa berkomunikasi dengan bijak, bermartabat, dan berlandaskan pada fakta yang benar. Hal ini akan membantu membangun citra kepemimpinan yang kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.