'Saya punya permintaan supaya kayak gengsi dan martabat saja gitu. Saya kan menteri, masak saya punya saudara tercecer-cecer,' kata SYL Tentu saja, berita mengenai kakaknya yang menjadi tenaga ahli di Kementan bisa menimbulkan pro dan kontra. Saya memahami bahwa terkadang hubungan keluarga bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan kesempatan kerja, namun pada saat yang sama hal ini juga bisa menimbulkan konflik kepentingan dan pertanyaan mengenai pemberian jabatan berdasarkan hubungan keluarga. Sebagai seorang Menteri, tentu ada standar etika dan integritas yang harus dijaga. Keterlibatan keluarga dalam lingkup kerja mungkin bisa menimbulkan keraguan atau pertanyaan mengenai pemberian kesempatan kerja secara transparan dan adil. Jika kakaknya memang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk posisinya sebagai tenaga ahli, maka tentu tidak masalah. Namun, jika pemberian jabatan tersebut terkesan sebagai nepotisme atau karena hubungan keluarga, hal tersebut bisa menimbulkan kontroversi dan keraguan. Mungkin ada kebutuhan untuk lebih transparan dan menjelaskan secara detail proses penerimaan tenaga ahli di Kementan, untuk menghindari spekulasi dan keraguan dari pihak luar. Jika memang kakaknya memenuhi syarat dan mendapatkan posisi itu berdasarkan kompetensinya, maka hal tersebut sebaiknya dijelaskan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sebagai Menteri, Sylvi mengatakan bahwa sebagai seorang Menteri, masak saudaranya tercecer. Namun, hal tersebut mungkin bisa dilihat dari sudut pandang berbeda, dimana adanya kesempatan untuk keluarga bisa dianggap sebagai bagian dari dukungan dan perlindungan. Namun, tentu saja hal ini harus diimbangi dengan profesionalisme dan kompetensi untuk menghindari konflik kepentingan dan mendukung reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Sebagai pemerintah yang bersih dan transparan, harusnya proses seleksi dan perekrutan tenaga ahli dilakukan secara terbuka dan kompetitif, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk keluarga. Pentingnya menjaga etika dan integritas dalam pemberian posisi kerja demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nepotisme atau pemberian posisi berdasarkan hubungan keluarga hanya akan mempengaruhi citra pemerintah dan memicu ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi harus menjadi dasar dalam setiap proses perekrutan dan penempatan tenaga ahli, tanpa memandang hubungan keluarga.