Menkominfo Budi Arie memastikan, pemerintah tidak akan membayar permintaan tebusan 8 juta dollar, yang diminta peretas PDN. Saya merasa bahwa keputusan Pemerintah untuk tidak membayar permintaan tebusan sebesar 8 juta dollar kepada peretas Pembangkit Listrik Nasional (PDN) adalah langkah yang tepat. Dengan tidak membayar tebusan tersebut, Pemerintah tidak hanya menunjukkan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam praktik pemerasan, tetapi juga memberikan sinyal kepada pelaku kejahatan dunia maya bahwa tindakan mereka tidak akan diakui atau dihargai. Selain itu, dengan menolak membayar tebusan, Pemerintah juga bisa mendorong para lembaga dan perusahaan untuk meningkatkan sistem keamanan cyber mereka agar lebih tahan terhadap serangan peretas. Hal ini penting untuk melindungi infrastruktur vital negara dari ancaman cyber yang semakin canggih dan merugikan. Meskipun keputusan ini bisa berisiko mengakibatkan data yang diretas menjadi terancam atau hilang, namun jika Pemerintah terus menerima permintaan tebusan dari para peretas, hal tersebut justru akan memberikan motivasi bagi mereka untuk terus melakukan serangan cyber. Oleh karena itu, Pemerintah harus tetap konsisten dalam keputusannya untuk tidak membayar tebusan demi kepentingan keamanan nasional. Saya berharap bahwa tindakan Pemerintah ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menangani serangan cyber dan kejahatan dunia maya. Semua pihak harus bekerja sama dalam mencegah aksi peretasan dan mengatasi ancaman cyber demi keamanan dan ketahanan negara.