'Yang sekarang diramaikan (Jokowi) nepotisme, dinasti, sudah saya tulis semua. Long time ago, 5 tahun lalu saya bicara tentang itu,' kata Amien Rais. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa kritik terhadap nepotisme di dalam pemerintahan adalah hal yang penting dan harus diangkat ke permukaan. Amien Rais, sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam politik Indonesia, memiliki hak untuk menyuarakan ketidakpuasan atau keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah. Jika memang benar bahwa Amien Rais telah mencium aroma nepotisme dalam pemerintahan Jokowi sejak 5 tahun lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Jokowi perlu dipertanyakan dalam hal transparansi dan keadilan. Nepotisme adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan untuk kepentingan publik. Jika benar adanya nepotisme dalam pemerintahan Jokowi, ini bisa merusak prinsip meritokrasi dan memberi kesan bahwa kebijakan hanya diputuskan oleh kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakseimbangan, serta merusak tatanan demokrasi dan good governance dalam pemerintahan. Sebagai seorang pemimpin, Jokowi harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait para pejabat yang ditunjuknya. Semua keputusan harus berdasarkan pada kualifikasi dan kapabilitas, bukan atas dasar hubungan keluarga atau hubungan politik yang terlalu dekat. Pemerintahan yang bersih dari nepotisme akan mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan dan memastikan tidak adanya praktik nepotisme yang merugikan. Kritik-kritik yang konstruktif dan tajam seperti yang dilontarkan oleh Amien Rais harus dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi pemerintah agar dapat melakukan perbaikan dan mendengarkan suara rakyat. Nepotisme tidak hanya berdampak buruk pada moral dan integritas pemerintah, tetapi juga dapat merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah Jokowi dapat lebih berhati-hati dan transparan dalam menunjuk pejabat-pejabat pemerintahan, serta menghindari praktik nepotisme yang dapat menggerus kepercayaan rakyat. Semua kebijakan dan keputusan harus didasarkan pada kepentingan publik dan keadilan, bukan pada kepentingan pribadi atau keluarga. Mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Amien Rais, adalah langkah awal yang penting untuk menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari nepotisme.