Ketua MPR Bambang Soesatyo diputus terbukti melanggar kode etik anggota DPR imbas berbicara soal wacana amendemen UUD 1945. Ini duduk perkaranya. Berita mengenai Ketua MPR Bambang Soesatyo yang dinyatakan melanggar Kode Etik setelah berbicara mengenai amendemen tentu merupakan hal yang sangat disayangkan. Sebagai pemimpin yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, melakukan pelanggaran terhadap kode etik adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Tindakan tersebut bisa merusak citra institusi yang dipimpinnya serta menimbulkan keraguan terhadap integritas dan moralitasnya sebagai seorang pemimpin. Selain itu, sebagai seorang politisi yang memiliki pengaruh besar, ucapan dan tindakan Bambang Soesatyo tentu memiliki dampak yang besar pula. Ketika seorang pemimpin melakukan pelanggaran, hal tersebut bisa memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat dan mengajarkan bahwa melanggar aturan adalah hal yang dapat diterima. Hal ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Sebagai seorang pemimpin, Bambang Soesatyo seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawabnya dan selalu menjaga perilaku serta ucapannya. Sebagai Ketua MPR, ia seharusnya menjadi contoh yang baik bagi anggota parlemen lainnya dan juga masyarakat. Dengan melakukan pelanggaran terhadap kode etik, Bambang Soesatyo telah menunjukkan ketidakmampuannya untuk memimpin dengan baik dan dapat dipercaya. Peristiwa ini juga seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pemimpin dan anggota parlemen lainnya untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama mengenai isu sensitif seperti amendemen. Sebagai seorang pemimpin, sangat penting untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan dan ucapan yang dilakukan, serta selalu memperhatikan etika dan kode etik yang berlaku. Diharapkan bahwa Bambang Soesatyo dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan belajar untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menyampaikan pendapatnya ke depannya. Selain itu, institusi dan partai politik juga diharapkan dapat mengambil tindakan yang tegas dan memberikan sanksi yang sesuai atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemimpinnya. Hal ini penting untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang di atas hukum.