Semua oknum yang berusaha menitipkan anaknya dalam PPDB Kota Semarang tak ada yang berhasil. Tak terkecuali pejabat. Berita mengenai sejumlah pejabat yang ketahuan titipkan anak di PPDB Kota Semarang merupakan hal yang sangat disayangkan. Tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip keadilan dan merugikan masyarakat luas yang berusaha secara jujur dan adil untuk mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan. Hal ini juga menunjukkan adanya praktik nepotisme yang tidak seharusnya terjadi dalam sistem pendidikan. Praktik titipan anak dalam PPDB akan membuat proses seleksi tidak transparan dan tidak objektif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi para orang tua dan siswa yang berusaha keras untuk diterima di sekolah tersebut. Terlebih lagi, tindakan ini juga bisa menciptakan lingkaran korupsi di dalam dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter generasi muda. Pemerintah Kota Semarang perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang terlibat dalam praktik titipan ini. Sanksi yang berat harus diberikan agar menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa tindakan korupsi dan nepotisme dalam PPDB tidak akan ditoleransi. Selain itu, sistem PPDB juga perlu diperbaiki agar lebih transparan dan adil, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan. Masyarakat juga perlu menjadi bagian dalam memerangi praktik korupsi dan nepotisme dalam PPDB. Melalui pengawasan dan partisipasi aktif, kita dapat mencegah terjadinya tindakan yang merugikan banyak orang. Pendidikan adalah hak setiap individu dan harus dilindungi dari segala bentuk penyimpangan dan praktik tidak etis. Dengan adanya kasus ini, diharapkan para pejabat dan orang tua siswa bisa menjadi contoh yang baik dalam menyikapi proses PPDB. Semua pihak harus mengutamakan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam mengakses pendidikan yang layak. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan merata bagi semua kalangan.