Intimidasi tersebut dapat membuat keterangan korban menjadi bias dan akibatnya kasus tak diselesaikan seterang-terangnya Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa tindakan Polda Sumbar yang disebut intimidatif oleh Komnas HAM sangatlah serius. Upaya untuk mencari individu yang viral karena dugaan polisi aniaya Afif Maulana seharusnya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak menimbulkan rasa takut atau tekanan bagi masyarakat. Memang, tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus diungkap dan pelakunya harus diadili, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM yang menyoroti tindakan Polda Sumbar ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memperhatikan dan mengawasi pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah. Ini merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kewajaran dalam penegakan hukum. Selain itu, keberadaan Komnas HAM juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian atau aparat keamanan lainnya. Terkait dengan viralnya dugaan polisi aniaya Afif Maulana, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja aparat keamanan. Dalam kasus seperti ini, peran media sosial juga sangat berpengaruh dalam menyebarkan informasi dan mendorong transparansi dari pihak berwajib. Namun demikian, penyebaran informasi harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak menimbulkan kekacauan atau kegaduhan di masyarakat. Polda Sumbar seharusnya memberikan tanggapan yang jelas terkait dugaan polisi aniaya Afif Maulana, bukan malah mengambil tindakan intimidatif terhadap individu yang turut mengkritik atau menyebarkan informasi tersebut. Keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak kepolisian sangatlah penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Selain itu, Polda Sumbar juga sebaiknya bekerja sama dengan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatnya. Penting bagi pihak berwenang, baik itu Polda Sumbar, Komnas HAM, maupun instansi terkait lainnya untuk bekerja sama dan menjaga kewajaran dalam menghadapi berbagai kasus pelanggaran HAM. Transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum. Harapannya, kasus ini dapat diungkap dengan segera dan pelakunya dapat diadili secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.