PKS memastikan bakal memperjuangkan agar Anies berpasangan dengan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa sebagai partai politik, PKS tentu saja memiliki hak untuk mengungkapkan rencananya terkait calon wakil gubernur yang diusung dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang. Namun, mencoba untuk menutup peluang bagi calon dari partai politik lain seperti PDI-P seakan-akan menimbulkan kesan bahwa PKS ingin memonopoli posisi cawagub. Pendidikan politik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam demokrasi adalah kerjasama antarpartai politik untuk mencapai kepentingan bersama. Pembatasan terhadap calon dari partai lain justru dapat merugikan pengembangan demokrasi yang sehat dan pluralitas di Indonesia. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan ketegangan di antara partai politik yang seharusnya bekerja sama untuk memajukan daerah. Selain itu, PKS seharusnya lebih mengutamakan kualitas dan kriteria calon yang akan diusungnya, bukan hanya fokus pada asal partai politik calon tersebut. Memilih calon berdasarkan kepatuhan partai politik semata tanpa mempertimbangkan pengalaman, kapabilitas, dan integritas calon dapat membahayakan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara yang peduli terhadap demokrasi, saya berharap PKS dan partai politik lainnya dapat menjunjung nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dalam memilih calon yang akan diusung dalam Pilkada DKI Jakarta. Semua pihak perlu bekerja sama demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi untuk memajukan Jakarta ke arah yang lebih baik.